KREASINDONEWS- Munculnya isu demonstrasi 212 oleh sebagian kecil masyarakat di Jember disikapi dingin oleh tokoh Jember, Ormas Pelopor dan Relawan Peduli Jember (RPJ). Apalagi, menurut Ketua Ormas Pelopor, Fathorrazi, materi demo 212 yang muncul ke media dinilai basi karena sudah selesai diatasi oleh duet kepemimpinan Bupati Jember, dr Hj Faida, MMR dan Wabup Dra KH Muqit Arief.

“Persoalan APBD 2018 sudah ada jawaban resmi dari Gubernur dan Mendagri. Pemerintah Kabupaten Jember di APBD 2018, walaupun tidak ditetapkan dan ditandatangani oleh DPRD, namun tetap bisa jalan. Bukan hanya untuk belanja rutin tapi juga bisa untuk pembangunan,” ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, bila ada pihak yang mempersoalkan APBD 2018 sudah ketinggalan informasi.

Menurut Fathurosi, yang juga Ketua Pagar Nusa NU Jember ini, pihaknya juga telah merapatkan barisan untuk. mengantisipasi aksi tersebut.

Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua RPJ, Hari Gundul. Ia menyoroti isu demo yang menyoal Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang meminta surat penugasan dari bupati.

Menurutnya, permintaan GTT dan PTT tersebut juga sudah direspon oleh bupati, sehingga dia menilai isu itu sudah tidak layak menjadi alasan bagi kelompok yang bakal menggelar aksi 212.

“Artinya GTT dan PTT tidak langsung ujug-ujug dianggarkan karena harus mencocokkan dulu antara Permendikbud Nomor 26 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Honorer,” jelasnya.

Hari juga menilai, argumentasi tentang persoalan GTT dan PTT juga tidak pas. Sebab terkait pembayaran honor melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15 persen yang menjadi tuntutan, ternyata tidak harus memakai Surat Keputusan (SK) penugasan dari bupati, melain cukup SK penugasan internal dari Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan kabupaten setempat.

“Jadi saya kira apa yang menjadi permintaan GTT dan PTT tentang SK penugasan itu sudah klir. Karena sudah mendapat jawaban bahwa SK penugasan tersebut tak harus dari bupati,” tukasnya.

Sementara itu, KH. Misbahus Salam menyatakan, bahwa isu demo yang juga terkait persoalan bantuan ke pondok pesantren sebesar Rp10 juta per tahun juga sudah jelas. Menurut tokoh NU ini, bantuan hibah dari pemerintah tak boleh diberikan secara berulang-ulang kepada lembaga yang sama, karena hal itu berbenturan dengan peraturan yang ada.

“Itu juga sudah disampaikan, bahwa sesuai dengan peraturan yang ada bantuan tidak boleh berulang-ulang. Dan Pemerintah Jember sudah mengambil cara lain dengan memberi bantuan berupa program, misalnya pavingisasasi, pembangunan MCK, dan rehab atau pembangunan gedung pendidikan serta sarana dan prasarana lainnya,” ujarnya.

Apalagi menurut Misbah, program itu sudah banyak disalurkan kepada sejumlah pondok pesantren. Untuk itu, Ia mengimbau, bagi yang belum menerima program tersebut agar lembaga pesantren bersabar, karena pemerintah daerah akan kembali menggulirkan program itu di tahun anggaran 2018 ini.

“Tunggu gilirannya saja, atau ajukan proposal. Kami juga berharap semoga eksekutif dan legislatif harmonis demi kemaslahatan masyarakat Jember,” imbaunya.

Sebenarnya, Misbah menuturkan, yang harus dilakukan masyarakat bukanlah aksi demonstrasi, tapi menyampaikan aspirasi lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat dusun hingga kabupaten. Dia juga menyarakan, agar menyampaikan aspirasi melalui struktur pemerintahan yang ada dengan surat resmi, serta mengawal program pemerintah dan membantu pembangunan Kabupaten Jember sehingga berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. (ksn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here