KREASINDONEWS- Kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif terkait tindak lanjut pembahasan APBD 2018 membuahkan hasil. Setelah difasilitasi Pemprov Jatim, DPRD Jember akhirnya meneken Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018  sesuai yang diajukan Bupati Jember dr Hj Faida MMR.

Lantas bagaimana dengan usulan dewan terkait pergeseran anggaran seperti anggaran untuk penambahan dana untuk  GTT/PPT dan mamin di bagian umum yang dinilai cukup besar?

Menurut Suprianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim, soal mamin, semula dipandang besar oleh DPRD.

“Sebenarnya itu tidak besar. Itu dari OPD-OPD yang ada mamin terus ditarik pada bagian umum. Jadi ketika ada acara besar bupati, maka anggaran diambil dari situ. Jadi itu sudah tidak ada masalah,” terang Suprianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim.

Selanjutnya untuk anggaran kesejahteraan GTT-PTT tetap diakomodir dan disepakati, namun tidak perlu lagi menambah anggaran.

“Tapi sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang ada di eksekutif. Ada yang idle terhadap data. Jadi datanya belum valid,” ujarnya.

Setelah data GTT-PTT divalidkan, ternyata ada ruang anggaran untuk sekian ribu orang di eksekutif yang faktanya masih bisa dimaksimalkan. “Bisa nanti GTT dapat sekitar maksimal Rp 1.400.000. Itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi anggaran di sana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan GTT,” ujarnya. (ksn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here