Kreasindonews.com – Setelah koordinasi dengan KPK, Mendagri RI Tjahjo Kumolo, mengingatkan kepada kepala daerah, legislatif, dan jajaran OPD agar berhati-hati dalam hal pengelolaan APBD yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana hibah bansos, hingga belanja perjalanan dinas,” ujar Tjahjo Kumolo di hadapan gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim,  kepala daerah dan jajaran OPD. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Jember dr Hj Faida MMR dan Wakil Bupati Jember Drs KH Muqit Arief.

Khusus dana hibah dan bansos, Mendagri mengingatkan kasus hukum dalam dana hibah /bansos biasanya terjadi karena beberapa hal. Antara lain:
1. Penerima hibah dan bansos tidak melalui verifikasi dan tidak melalui pertimbangan TPAD.
2. Penerima dana hibah dan bansos berulang setiap tahun
3. Penerima hibah dan bansos tidak sesuai kriteria
4. Tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
5. PenyaLuran tidak sesuai NPHD, misal tidak tepat jumlah waktu dan sasaran
6. Tidak berdasarkan usulan tertulis (proposal) penerima hibah
7. Penerima hibah dan bansos tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengunaan
8. Pengunaan tidak sesuai dengan usulan
9. Penerima hibah dan bansos fiktif
10. Penerima hibah dan bansos tidak dibuat dalam lampiran APBD.
11. Pencairan melalui mekanisme langsung (LS) dari kas daerah tidak ditansfer langsung ke penerima namun ke rekening bendahara khusus bantuan.

Untuk itulah Mendagri meminta agar berhati hati dengan ruang rawan terjadinya korupsi. (ksn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here