KREASINDONEWS- Kepala Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Arifin Wahyuono berharap tak ada kegaduhan politik di Jember terkait isu demo 212. Apalagi, menurut koordinator kades di Ormas Perintis Jember ini, aksi yang bakal dilakukan tersebut dinilai mempolitisir sikap dan kebijakan bupati yang sudah pro rakyat.

“Rencana aksi 212 ini lebih tinggi hasrat politiknya ketimbang untuk kepentingan rakyat Jember. Kenapa? karena saya nilai, pembangunan era Bupati Faida sudah merata,” katanya.

Dia mencontohkan pembangunan yang ada di desanya. Bukan hanya pengaspalan, pembangunan pavingisasi juga merata di desa-desa. Meratanya pembangunan itu, Arifin menjelaskan, karena bupati sekarang tidak meminta upeti ke pejabat maupun pelaksana proyek, sehingga anggaran pembangunan benar-benar digunakan membangun tidak untuk bancaan para pejabat dan dikorupsi.

“Sekarang nikmat mana lagi yang kau dustakan?” ujarnya.

Lebih lanjut Arifin meminta, supaya masyarakat Jember tak mudah terpengaruh apalagi terprovokasi gerakan dengan embel-embel 212. Sebab, seolah-olah gerakan itu menyerupai aksi bela Islam yang pernah ramai di Jakarta.

“Karena memang pemimpin jujur yang tak mau korupsi jadi sasaran tembak orang-orang yang berkepentingan. Tapi rakyat pasti mendukung pemimpin jujur,” tandasnya.

Tidak hanya itu saja, Ormas Perintis menilai rencana aksi 212 yang menuntut Bupati Jember mundur sarat muatan politis. Ketua Ormas Perintis Jember, Gembong Konsul Alam, menganggap ada kelompok oposisi bupati yang mendompleng popularitas aksi 212 Bela Islam yang menuntut Ahok dipenjara atas kasus penistaan agama. Apalagi di Jember, isu yang beredar juga mencatut nama kiai dan pondok pesantren, sehingga aksi itu dinilainya mendegradasi marwah kiai dan pesantren.

“Soal Ahok di Jakarta, tentu sangat berbeda dengan Bupati Faida di Jember. Coba cek, adakah kebijakan bupati yang merugikan umat Islam?. Tidak ada,” tegasnya.
Gembong pun malah memuji, sikap bupati yang menaikkan tunjangan guru ngaji di kampung-kampung yang jadi tiga kali lipat. Apalagi, menurut dia, sekarang di mana-mana sering ada salawatan. Bagi Gembong, itu merupakan prestasi pada pemerintahan Faida-Muqit, yang dinilainya berpihak kepada kiai kampung dan guru-guru ngaji.

Belum lagi soal rencana Bupati Faida yang membangun bandara untuk embarkasi haji dan umroh di Jember. Rencana itu bukan wacana. Tapi nyata. Bahkan, beberapa waktu lalu PT Angkasa Pura II juga sudah bersedia dan meninjau lokasi bandara.

“Presiden Joko Widodo juga sudah setuju dengan gagasan bupati yang berpihak pada umat Islam,” bebernya.

Gembong merasa heran, di Jember bisa dipastikan, baru Bupati Faida yang menerapkan bisa sekolah di mana pun, bagi pelajar yang hafal al quran. Ia jadi tak habis pikir, demikian banyaknya kebijakan yang memfasilitasi kaum muslin tersebut masih juga mau didemo. Apalagi atas nama kiai dan santri.

Ketua II Ormas Perintis Jember, Cak Omen, menilai memang seksi demo pakai nama kiai dan santri. Namun itu tidak baik, karena ada nama agama yang dibawa-bawa untuk kepentingan tertentu. Menurut dia, kalau argumentasi demo itu menilai kinerja dua tahun pemerintahan Bupati Faida-Muqiet, bagi Omen alasan aksi itu tidak masuk akal.

Karena masa pemerintahan kali ini cukup banyak membawa perubahan, termasuk mengubah watak birokrasi dan komitmen memberantas korupsi dan pungli.

“Dua tahun ini Bupati Faida dan Wabup Muqiet juga telah merealisasikan 16 janji kerja. Ini bentuk keseriusan pemerintah membangun Jember. Kalau saran saya, sabar dulu lah. Tunggu tiga tahun lagi, cari calon yang layak lawan Faida di pilkada berikutnya. Itu lebih terhormat,” usulnya. (ksn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here