JEMBER KREASINDONEWS.COM – Bupati Jember dr Hj Faida MMR menanggapi pertanyaan dari Fraksi Amanat Pembangunan dan Fraksi Partai Gerindra terkait pembahasan KUPA/PPAS Perubahan untuk OPD yang pimpinannya berstatus Plt/Plh.

Menurut Bupati Faida, merupakan hal yang salah dan sangat tidak beralasan apabila Dinas Kesehatan dan 7 (tujuh) Kepala OPD yang masih berstatus Plt/Plh anggarannya dikembalikan pada posisi APBD awal. “Karena Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang mendapat mandat dari Bupati Jember. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Dijelaskan, yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan tugas sehari-hari.

“Prinsip pemberian mandat adalah penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggungjawab akhir keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat,” ujar Faida, bupati peraih penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI ini.

Pada pemberian mandat, kata Faida, pemberi mandat dapat setiap saat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan. “Jadi Bupati Jember sebagai pemberi mandat dapat langsung  menandatangani  RKA dari OPD yang Kepala OPDnya masih Plt/Plh, bukan dilakukan oleh Plt/Plh dari OPD yang bersangkutan,” tegasnya.

Masih menurut Faida, KUPA/PPAS Perubahan bukan kewenangan dari OPD yang bersangkutan tetapi merupakan kewenangan dari Bupati, sehingga yang bertanggungjawab dari Perubahan APBD adalah Bupati.

“Sehingga Dinas Kesehatan dan 7 (tujuh) Kepala OPD yang masih berstatus Plt/Plh tetap dapat mengajukan Perubahan APBD, karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab langsung ditandatangani oleh pemberi mandat yaitu Bupati,” tegasnya. (ksn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here