KREASINDONEWS.COM – Perjuangan Ketua APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) HM Arum Sabil dalam memperjuangkan nasib petani tebu tidak perlu diragukan lagi. Banyak kebijakan pemerintah yang diwarnai oleh langkahnya.
Jika catatan perjuangan APTRI dalam menghadapi kebijakan pergulaan nasional yang multitafsir dan terindikasi bermuatan kepentingan ini, dalam edisi pertama tulisan menguak soal Surat Permendagf terkait HET hingga isu pungutan PPN yang merugikan petani dan pasar, kali ini ada beberapa catatn lain yang cukup menarik untuk disimak.
Apa saja catatan tersebut? Menurut HM Arum Sabil, catatan lain tersebut menyangkut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 117/m-dag/per/12/2015 tentang ketentuan impor gula. Dalam Permendag No 117/2015 tersebut sangat jelas bahwa dalam Pasal 5 Ayat 1 ditegaskan bahwa impor gula kristal gula mentah atau raw sugar hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik api-produsen setelah mendapat persetujuan menteri.
“Namun faktanya, ada institusi lain yg tidak masuk dalam katagori API-produsen juga mendapatkan izin impor raw sugar,” tegasnya. Contoh info yang beredar tentang pihak-pihak yang mendapat izin rawsugar, kata Arum Sbail, inkopol,
inkopad, PT PPI, dan BULOG (sebelum memiliki GMM).
“Kami bersama dengan para pengurus APTRI meminta Mendag untuk menertibkan izin impor agar sesuai aturan dan peruntukannya. Upaya APTRI dan berkat dukungan dari berbagai pihak
bahwa usulan tersebut diakomodir oleh Mendag, sehingga aturan izin impor raw sugar kembali kepada aturan semula,” paparnya.
Catatan keempat, lanjut Arum adalah kebijakan yang multi-tafsir dan terindikasi bermuatan kepentingan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 10/m-ind/per/3/2017 tentang memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula.
Dijelaskan, dalam Pasal 4 Ayat 1 menerangkan bahwa perusahaan industri gula baru wajib memenuhi paling sedikit kebutuhan 20% bahan baku tebu dari perkebunan tebu yang terintregrasi .
Di pasal berikutnya yaitu Pasal 6 Ayat 1a & b juga menegaskan, impor gula krital mentah oleh perusahaan industri gula baru diberikan untuk jangka waktu. 7 (tujuh) tahun bagi perusahaan industri gula yang berada di luar pulau Jawa. “Lima tahun bagi perusahaan industri gula yang berada di pulau Jawa,” tegasnya. Artinya, kata Arum, mendirikan pabrik gula baru cukup punya 20% lahan dari kapasitas terpasang pabrik gula dan yang 80% bisa mendapat fasilitas bahan baku penolong berupa izin impor rawsugar. “Sehingga akan mendorong banyak pihak-pihak dalam mendirikan pabrik gula baru yang hanya sebagai kedok untuk melakukan impor gula mentah,” ungkapnya.
Begitu pula Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 21/permentan/kb.410/6/2017 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang berpotensi bila IUP-P nya terbit dan pabrik gulanya dibangun maka peraturan menteri perindustrian RI Nomor: 10/m-ind/per/3/2017 akan dijadikan landasan untuk bisa mendapatkan izin impor rawsugar hingga 80% dari total kapasitas terpasang pabrik gula baru tersebut.
Menyikapi hal tersebut, menurut Arum Sabil, tentunya tidak hanya kekuatan petani tapi kekuatan politik dan ahli ekonomi dan semua pihak yang punya kepedulian kepada petani dan industri gula yg berbasis tebu rakyat yang berjiwa merah putih, untuk bersama-sama memberikan masukan yang benar kepada pemerintah agar kebijakan Permenperind No 10/2017 dan Permentan No. 21/2017 bisa ditinjau dan dikaji ulang. (ksn/Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here