KREASINDONEWS.COM – Perjuangan Ketua APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) HM Arum Sabil dalam memperjuangkan nasib petani tebu tidak perlu diragukan lagi. Banyak kebijakan pemerintah yang diwarnai oleh langkahnya. Inilah beberapa catatan perjuangan APTRI dalam menghadapai kebijakan pergulaan nasional yang multitafsir dan terindikasi bermuatan kepentingan. Sepenggal catatan tersebut sempat pula di-upload Arum Sabil dalam halaman facebook-nya. Apa saja catatan perjuangan tersebut?
Menurut Arum Sabil, pertama, salah satunya berawal dari lahirnya Permendag No 27/m-dag/per/5/2017 tentang penetapan acuan pembelian di petani dan acuan penjualan di konsumen. Isi Permendag tersebut tidak hanya menyangkut komoditi gula, tapi semua hasil pertanian dan perternakan diatur di dalamnya. “Semua diatur dalam satu Permendag,” ujarnya.
Dari sudut pandang kajian hukum, kata petani asal Jember tersebut, ada yang mengatakan bahwa makna harga acuan boleh menjual di atas ketetapan karena makna acuan beda dengan HET. Namun dari sisi lain, ada pihak-pihak yang menterjemahkan bahwa harga acuan sama maknanya dengan HET.
“Akhirnya kami menemukan contoh kasus beras oleh PT. IBU, ternyata ketika dijerat melanggar HET, ternyata jeratan polisi lemah karena beras diatur dengan aturan harga acuan bukan HET,” paparnya. Berdasarkan contoh kasus tersebut, akhirnya para perwakilan pengurus APTRI bersama-sama mengklarifikasi ke Mendag.
“Dan jawabannya dengan tegas bahwa gula boleh dijual di atas harga acuan yang tidak boleh dilanggar apabila pemerintah menetapkan HET,” ujarnya. Namun beberapa hari yang lalu, kata Arum, konon kabarnya telah dibuat surat Permendag tentang HET gula sudah diterbitkan. “Dan sampai hari ini (3/10/2017), belum tahu detail isi aturan HET tersebut,” ujarnya.
Kedua, lanjut Arum Sabil, catatan perjuangan menyangkut isu pungutan PPN gula petani yang cukup berdampak negatif secara psikologis bagi petani maupun pasar. “Harga gula petani jatuh dan pedagang pun enggan membeli karena merasa tidak ada kepastian aturan hukum yang jelas. Sedang aturan pajak yang ada pun juga multi-tafsir dan terkesan penjelasan antara petugas pejabat pajak yang satu dengan yang lainnya sering berbeda-beda,’ paparnya.
Melihat kenyataan tersebut, kata Arum, para pengurus APTRI bersama-sama menemui Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. “Dalam diskusi aktif dengan Dirjen Pajak maupun dengan Menteri Keuangan, kami mengunakan argumentasi data,” paparnya.
Apa saja argumentasi data yang disampaikan tersebut? Arum Sabil menjelaskan, pihaknya membeberkan berbagai peraturan yang berlaku. Antara lain, UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/puu-xiv/2016, serta Perpres No 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
“Perpres ini menegaskan kalau gula adalah merupakan kebutuhan pokok strategis,” tegasnya. Dalam diskusi panjang dan berkat dukungan semua pihak, akhirnya PPN gula petani dibebaskan termasuk pedagangnya ke semua lini. Ini dituangkan melalui penegasan Peraturan Menteri Keuangan No: 116/pmk.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. (ksn/bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here